Aturan Pembelian Bahan Bakar Pertalite Baru Efektif Agustus 2022

JAKARTA – Aturan baru pembelian bahan bakar minyak (BBM) pertalite oleh masyarakat akan berlaku mulai Agustus 2022.

Erica Retnawati, Direktur Badan Pengatur Perminyakan dan Gas Bumi (BPH Migas), mengatakan aturan pembelian bahan bakar pertalite saat ini masih berlaku.

Pemerintah akan mengkaji ulang Perpres No. 191 Tahun 2014 untuk mengkaji ulang penyediaan, pendistribusian, dan penjualan eceran bahan bakar minyak untuk meningkatkan pasokan bahan bakar bersubsidi.

Erica berbicara pada Rapat Dengar Pendapat Komite ke-7 DPR RI (RDP) pada Kamis, 23 Juni 2022.

Erika melanjutkan, “Perubahan UU Presiden telah disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Presiden Joko Widodo.”

BPH Migas masih menunggu permintaan pembahasan lebih lanjut.

Salah satu poin yang akan dibahas dalam diskusi tersebut adalah dampak dari sebuah kebijakan baru, terutama jika menyangkut aspek sosial.

Yang jelas dalam aturan baru itu, BPH Migas berencana mengatur atau mengidentifikasi kembali konsumen yang menggunakan jenis solar tertentu.

Tunjangan juga diberikan kepada konsumen yang menggunakan bahan bakar alokasi khusus jenis Pertalite (JBKP).

Sementara itu, Erika yakin BPH Migas akan melakukan sejumlah persiapan lainnya.

“Kami sedang menyiapkan aturan turunan berupa peraturan dasar dan undang-undang,” tambah Erica.

Aturan turunannya adalah aturan pemberlakuan aturan BPH Migas, yang mencakup aturan pengendalian besaran BBM bersubsidi oleh SK.

Jangan membeli mobil mewah

Sebelumnya diberitakan, BPH Migas akan mengorganisir masyarakat yang bisa membeli BBM RON 90 atau Pertalite di SPBU Pertamina. Mobil mewah bermesin besar dilarang membeli Pertalite.

Erica Retnawati, Ketua BPH Migas, dalam rapat 7 Dewan DPR mengatakan: “Harga pertalite masih di bawah nilai ekonomi, pemerintah harus memberikan kompensasi dan itu untuk orang miskin. Mobil mewah sama sekali tidak diperbolehkan” kata. . waktu berlalu

Erica menjelaskan, pihaknya saat ini sedang menyusun pedoman teknis untuk kriteria pembeli Pertalite, termasuk definisi mobil mewah yang dimaksud.

“Yang kami lakukan sekarang adalah mengusulkan perubahan atau amandemen Perpres 191 2014,” ujarnya.

Erica mengatakan grade lanjutan nantinya akan mengacu pada ukuran mesin sentimeter kubik.

Sebenarnya menimbulkan banyak kontroversi dan sampai pada kesimpulan bahwa cc sudah diperbaiki, mengapa? Dilihat dari konsumsinya, cc yang besar ini menghabiskan banyak bahan bakar dan didesain untuk tidak dikonsumsi bersamaan dengan pertalite. Itu juga akan merusak mesin dari waktu ke waktu dan dengan spesifikasi mesin,” kata Erica.

Kajian kelas mobil mewah berbasis cc ini dilakukan bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Keputusan tentang masalah ini diharapkan akan diumumkan pada Agustus atau September.

“Mudah-mudahan kita bisa launching dan uji coba sekitar Agustus-September. Masih dalam proses penerbitan regulasi dan akan kita sosialisasikan terlebih dahulu setelah diputuskan. Jadi kita harapkan itu terjadi. Agustus-September,” kata Erica .

Selama ini kriteria pembelian BBM yang diatur dalam Perpres 191/2014 hanya berlaku untuk jenis bahan bakar solar (JBT) tertentu.

“Saat ini pengguna konsumen yang teregulasi hanya terkoneksi dengan JBT Solar, tetapi JBKP akan disertakan ke depannya,” jelasnya.

Selain mobil mewah berbasis cc, Erika mengatakan kendaraan dinas TNI, Polri, dan BUMN juga akan dilarang membeli Pertalite. BPH Migas disebut-sebut akan bekerja sama dengan polisi untuk melakukan pengawasan.

“Oleh karena itu, kendaraan dinas TNI-Polri tidak bisa menggunakan Pertalite, termasuk kendaraan milik BUMN,” kata Erica.

Erika juga mengungkapkan bahwa sudah ada data mengenai kriteria siapa saja yang berhak membeli Pertalite.

Setelah kebijakan ini diterapkan, konsumen akan menggunakan aplikasi untuk membeli bensin Pertalite.

“Pertalite tergolong bahan bakar bersubsidi, jadi pemerintah sudah menetapkan jumlah dan harga jualnya,” ujarnya. Karena itu, tidak semua orang bisa membeli di pom bensin.

“Jadi kami tidak menggunakan data seperti Kemensos, tapi melalui aplikasi digital kami menanyakan siapa yang membuat keputusan registrasi dan registrasi, sehingga operator tahu bahwa konsumen terdaftar dan berhak membeli Pertalite,” ujarnya. . . Erica.

Sementara itu, produsen bahan bakar milik negara Pertamina mengatakan dapat mengkategorikan pembeli pertalite dan solar bersubsidi berdasarkan kelas kendaraan.

Anda juga bisa tahu dari warna plat nomor hitam atau kuning. Mars Ega Legowo Putra, Regional Marketing Director PT Pertamina Patra Niaga, berharap pemerintah tidak terlalu memaksakan kriteria pembeli.

Pihaknya dikabarkan sudah menyiapkan pesanan MyPertamina untuk menandai segmentasi pembeli BBM.

“Kami berharap kedepannya proses pendaftaran bisa dilaksanakan sehingga MyPertamina siap mendaftar di masing-masing departemen BBM. Dengan pendaftaran ini bisa dilihat siapa yang berhak sehingga masyarakat bisa menyaring sendiri dan memilah siapa yang berhak. Ya . Apakah Anda memenuhi syarat atau tidak, “kata Mars Ega. “.

Dia mengatakan bisa mendorong masyarakat berpenghasilan menengah ke atas untuk mengonsumsi bahan bakar nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo atau Pertamina Dex.

Sedangkan BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar, tersedia bagi mereka yang membutuhkan.

Laporan Reporter: Filemon Agung | Beberapa sumber untuk artikel ini: Kontan

Leave a Reply

Your email address will not be published.